Kelas 9MateriSMP

Materi IPS Demokrasi Liberal kelas 9 SMP

IPS Kelas 9 SMP Demokrasi Liberal

Kalian pasti tidak asing lagi dengan kata demo atau demontrasi. Kata ini sering kalian baca di media masa dan biasanya dilihatkan ada sejumlah orang yang melakukan demo untuk tujuan tertentu. Berikut merupakan contoh gambar orang yang sedang melakukan demonstrasi.

Demonstrasi Liberal
Demonstrasi menuntut pembubaran Negara Pasundan

Menurut kalian, apa tuntutan dari para demonstran pada gambar di atas? aksi demonstrasi tersebut menuntut pembubaran negara pasundan yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Hampir di setiap daerah Negara bagian menuntut untuk pembubaran RIS dan membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan proklamasi kemerdekaan. Selain peristiwa ini ada beberapa peristiwa lagi yang akan dibahas pada materi ini. Untuk memahami materi ini, dibawah ini di tampilkan peta materi yang akan dibahas.

Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Masih ingatkah kalian tentang hasil konferensi meja bundar? Dalam salah satu poin konferensi meja bundar menyepakati keberadaan Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Serikat atau Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS.

Berdasarkan UUD RIS bentuk Negara kita adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Daerah–daerah tersebut dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini.

Banyak Negara bagian tidak setuju dengan Negara federalis. Menurut kalian kenapa mereka tidak setuju dengan Negara federalis? Bentuk negara federalis bukanlah bentuk negara yang dicita-citakan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebab jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menghendaki adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Negara-negara bagian merupakan negara boneka (tidak dapat bergerak sendiri) yang diciptakan ciptaan Belanda untuk mengalahkan RI yang juga ikut di dalamnya.

Setelah RIS berusia kira- kira enam bulan, suara-suara yang menghendaki agar kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat. Melihat dukungan untuk kembali ke NKRI semakin luas, maka diselenggarakanlah pertemuan antara Moh. Hatta dari RIS, Sukawati dari Negara Indonesia Timur, dan Mansur dari Negara Sumatera Timur.

Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 diadakanlah konferensi antara wakil-wakil RIS dalam konferensi ini dicapai kesepakatan yang sering disebut dengan Piagam Persetujuan, dengan isinya sebagai berikut.

  1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
  2. Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kembali ke NKRI maka proses kembali ke NKRI tersebut dilakukan dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara RI. Undang Dasar Sementara RI ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950.

Dengan demikian sejak saat itulah Negara Kesatuan RI menggunakan UUD Sementara (1950) dan demokrasi yang diterapkan adalah Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Jadi berbeda dengan UUD 1945 yang menggunakan Sistem Kabinet Presidensiil.

Kehidupan Politik pada Demokrasi Liberal

Setelah Indonesia kembali dalam bentuk Negara Kesatuan atau NKRI pada 17 Agustus 1950, pemerintahan Indonesia kembali dihadapkan pada permasalahan yang cukup rumit. Masalah tersebut adalah ketidakstabilan politik. Berbagai Peristiwa politik yang terjadi pada demokrasi liberal diantaranya :

A. Pergantian Kabinet yang Cepat

Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini.

  1. Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951).
  2. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952).
  3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953).
  4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955).
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
  6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957).
  7. Kabinet Juanda (Maret 1957 – Juli 1959).
Baca Juga :   Materi Aritmetika Sosial Kelas 7 SMP MTs
B. Hubungan Pusat dan Daerah

Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan.

Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, APRA, pemberontakan Andi Azis,RMS, PRRI, dan Permesta.

C. Pemilu I Tahun 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat, persiapan-persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu I di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu I yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu:

  1. Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen.
  2. Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar).

Secara serentak dan tertib seluruh warga negara yang mempunyai hak memilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan Empat partai yang muncul sebagai pemenang dalam Pemilu 1955 secara berurut: Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

D. Kemacetan Konstituante

Pemilihan umum tahap II pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang Undang Dasar. Namun, antara kurun waktu 1956-1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidak berhasilan Konstituante menyusun UUD baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante yang menganjurkan agar Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pemungutan suara tidak memenuhi kuorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi kuorum.

Dengan demikian, terjadi lagi kemacetan dalam Konstituante. Pada tanggal 3 Juni 1959 para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante membubarkan diri.

E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen A. H Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga :   Materi IPA Medan Magnet kelas 9 SMP

Di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden adalah sebagai berikut:

  1. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
  2. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
  3. Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan (dekrit). Keputusan itu dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dekrit ini adalah sebagai berikut:

  1. Pembubaran Konstituante.
  2. Berlakunya UUD 1945.
  3. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kehidupan Ekonomi pada Demokrasi Liberal

Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit atau kekurangan. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini.

  1. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik.
  2. Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada.
  3. Politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda.

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat.

Politik Luar Negeri pada Demokrasi Liberal

Mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Patut diketahui, bahwa sesudah Perang Dunia II, politik dunia ditandai oleh munculnya dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan itu mempunyai sistem politik dan bentuk pemerintah yang berbeda.

Amerika Serikat memiliki ideologi liberalisme, sedangkan Uni Soviet memiliki ideologi komunisme. Kedua kekuatan saling bertentangan dan berlomba menyusun dan mengembangkan kekuatan secara politis maupun militer. Situasi pertentangan ini disebut perang dingin. Masing-masing pihak menuntut supaya semua negara di dunia memilih salah satu blok, Blok Barat atau Blok Timur.

Menghadapi suasana Perang Dingin, politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertentangan itu, Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia menjalankan politik luar negeri “bebas aktif”.

Bebas berarti Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Aktif dimaksudkan bahwa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan. Hal ini sesuai dengan cita-cita PBB.

Pada masa demokrasi liberal ini, untuk mengurangi ketegangan Perang Dingin, pemerintah Indonesia berhasil melaksanakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955.

Nah, itulah tadi materi tentang demokrasi liberal. Untuk contoh soal dan latihan soalnya, silahkan klik link berikut.

NB :  untuk bisa mengikuti latihan soal berikut, browser anda harus support javascript. jika anda sedang melihat versi amp dari web ini, silahkan klik disini  untuk keluar dari mode amp.

Latihan Soal

akhirnya, share artikel ini jika bermanfaat.

Show More
Rekomendasi Untuk Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Matikan Adblock !!!

Untuk melanjutkan, silahkan matikan adblock anda terlebih dahulu. Atau masukkan website ini kedalam whitelist anda. Kami memberi garansi, bahwa tidak ada malware di semua iklan yang tayang dalam website ini. Dengan menonaktifkan adblock pada situs ini, anda telah membantu kami agar terus semangat menulis artikel bermanfaat. Terima kasih.