Kamu tentu tidak asing bukan dengan sejarah mengenai Hindia-Belanda di Indonesia? Yap, Indonesia dan Belanda memang memiliki sederet sejarah yang Panjang sejak zaman dahulu. Hal ini juga tidak lepas dari berbagai perjanjian yang dihasilkan antara Hindia-Belanda dengan Indonesia, hingga mencapai kemerdekaan Indonesia saat ini.
Pada artikel kali ini, penulis akan membagikan beberapa perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia yang turut berpengaruh terhadap kemerdekaan dan sejarah Indonesia hingga saat ini. Penasaran? Ada perjanjian apa saja serta membicarakan tentang apa saja? Yuk, simak ulasannya di bawah ini!
Perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia
Perjanjian Bongaya
Perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia yang cukup penting dan memengaruhi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Perjanjian ini diadakan antara kesultanan Gowa (Sultan Hassanuddin) dengan VOC (Cornelis Speelman).
Perjanjian ini berisi mengenai deklarasi kekalahan Kesultanan Gowa dari VOC dan pengesahan monopoli perdagangan oleh VOC di Pelabuhan Makassar. Tidak hanya itu, VOC juga mengusir seluruh orang Inggris dan Portugis yang ada di wilayah Makassar (kekuasaan Gowa pada saat itu).
Perjanjian Giyanti
Selanjutnya, perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia yang masih diwakilkan antara VOC dengan Kesultanan Mataram yaitu Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini menjadi salah satu tonggak sejarah yang nantinya membentuk kesultanan di Yogyakarta dan Kesunanan Solo.
Secara garis besar, Perjanjian Giyanti membagi Kesunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwana III dengan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Hamengkubuwana I. Pembagian ini tidak lepas dari peran VOC yang berusaha melakukan adu domba antara dua kekuasaan tersebut.
Perjanjian Kalijati
Perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia berikutnya ialah Perjanjian Kalijati yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Keluar dari era VOC dan pemerintahan feudal yang ada di Indonesia, perjanjian Kalijati terjadi pada tanggal 8 Maret 1942.
Perjanjian ini menjadi sebuah tonggak di mana akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memulai kekuasaan pemerintah Jepang di Indonesia. Perjanjian ini dibentuk sebagai respon penyerangan Jepang ke Pearl Harbor yang mengakibatkan lemahnya Angkatan laut sekutu, di mana Belanda tergabung di dalamnya.
Belum lagi Belanda yang hancur akibat serangan dari NAZI, sehingga pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia kian lemah. Hal ini diperparah dengan pasukan Angkatan laut Jepang yang berhasil merebut benteng pertahanan Belanda di Indonesia.
Perjanjian Linggarjati
Next, perjanjian Linggarjati menjadi salah satu perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia yang turut memberikan pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Masih berada di Jawa Barat, Perjanjian Linggarjati atau yang akrab disapa Perundingan Linggarjati diadakan di Linggarjati yang terletak di kaki Gunung Ciremai.
Isi dari perjanjian ini antara lain, pengakuan Belanda secara de facto terhadap wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura, kemudian pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), setelah pembentukan RIS, Indonesia diharuskan bergabung ke dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda, dan yang terakhir Belanda harus meninggalkan RI paling lambat 1 Januari 1949.
Perjanjian Linggarjati merupakan respon dari terjadinya konflik berdarah pada tanggal 10 November dan kegagalan dari perundingan Hoge Veluwe yang diadakan pada tahun 1946. Di mana Belanda yang memboncengi AFNEI berusaha untuk merebut kembali wilayah Indonesia yang telah merdeka.
Perjanjian Renville
Tahukah kamu bahwa Indonesia pernah mengadakan suatu perundingan di atas kapal sebagai suatu wilayah yang dianggap paling netral? Yap, perjanjian Hindia-Belanda dengan Indonesia berikutnya disebut sebagai Perjanjian Renville yang diadakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948.
Menariknya, perjanjian ini diadakan di atas kapal perang Amerika Serikat sebagai pihak penengah dalam perjanjian sekaligus tempat paling netral. Kapal USS Renville sendiri sedang berlabuh di Jakarta dan menjadi respon untuk menyelesaikan perselisihan dari Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini sendiri ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Sayangnya, Perjanjian Renville tidak memberikan banyak perkembangan dari Perjanjian Linggarjati. Beberapa persetujuan di dalam perjanjian ini berisi mengenai pengakuan Belanda atas wilayah Jawa Tengah, Sumatera, dan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Selain itu, Perjanjian Renville juga menandai garis demarkasi (Garis Van Mook). yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda. Terakhir, melalui perjanjian ini, TNI harus ditarik mundur dari pendudukan di Jawa Barat maupuan Jawa Timur.
Perjanjian Roem Royen
Masih berkutat dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia, khususnya sebagai bentuk legitimasi dari negara untuk menghindari invasi dari Belanda, perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia berikutnya disebut sebagai Perjanjian Roem-Royen yang diadakan pada tanggal 17 April 1949 hingga 7 Mei 1949 di Jakarta.
Perjanjian ini menghasilkan sebuah kesepakatan dan ketersediaan antara pihak Belanda dengan Indonesia. Di mana pihak Indonesia bersedia untuk menghentikan perang gerilya, berusaha mengembalikan perdamaian, dan turut serta dalam Konferensi Meja Bundar sebagai usaha untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia.
Sedangkan, pihak Belanda menyatakan ketersediaan untuk menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, menghentikan gerakan-gerakan militer, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat, dan mengupayakan segera diadakan KMB.
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Terakhir, setelah perselisihan yang cukup sengit antara pihak Belanda dalam mengakui wilayah yang ada di Indonesia, Konferensi Meja Bundar didapuk sebagai salah satu perjanjian Hindia-Belanda dengan Indonesia yang sangat berperan dalam pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia.
Perjanjian ini diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB sendiri merupakan pertemuan lanjutan dari Perjanjian Linggarjati di tahun 1947, Perjanjian Renville di tahun 1948, dan Perjanjian Roem Royen di tahun 1949.
Isi dari Konferensi Meja Bundar adalah penyerahan kedaulatan tanpa syarat dan tidak dapat dicabut atas Republik Indonesia Serikat dari Kerajaan Belanda, kemudian penerimaan Indonesia berdasarkan ketentuan dalam konstitusi, dan kedaulatan ini akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
Sayangnya, serah-terima kedaulatan ini tidak sepenuhnya didapat Indonesia. Pengakuan dikecualikan terhadap wilayah Papua bagian barat, dibentuknya persetukuan antara Belanda-Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara, dan pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh RIS.
KMB sendiri dianggap masih membebankan pemerintah Indonesia dan cenderung berpihak kepada pemerintahan Belanda untuk Kembali menguasai Indonesia secara tidak langsung. Akibat lain yang ditimbulkan ialah pembentukan pemerintah negara sementara, di mana Soekarno menjadi Presiden dan Hatta sebagai Perdana Menteri.
Nah, di atas adalah beberapa perjanjian Hindia Belanda dengan Indonesia yang turut memberikan pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia hingga saat ini maupun memberi pengaruh yang besar terhadap tatanan pemerintahan dan politik yang ada.
Tentunya kamu akan menemukan berbagai pengetahuan ini di mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA maupun SMP. Bahkan untuk kamu yang tertarik mendalami sejarah ini, mungkin kamu bisa masuk ke jurusan sejarah di perkuliahan nanti. Semangat pelajar Indonesia!